Abdul Fikri Fakih (Foto: RMOL.ID)
\
Pemerintah didesak agar memenuhi
kebutuhan pembelajaran pelajar seluruh Indonesia di tengah wabah Covid-19.
“Hanya sekitar 34,5 persen yang bisa
mengakses layanan pendidikan online," kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul
Fikri Faqih, di Semarang, Sabtu (4/4). Di tengah wabah Covid-19 ini, pemerintah
pusat mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam
rangka percepatan penanganan wabah tersebut. Per hari ini (4/4), jumlah kasus
positif sebanyak 1986 kasus dan 181 di antaranya meninggal dunia.
Fikri menilai, kebijakan PSBB sudah
tepat dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran virus yang lebih
massif. "Termasuk di institusi pendidikan yang memang tempat banyak orang
berkumpul. Sudah tepat jika diliburkan, tetapi harus ada pengganti agar
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dapat tetap berjalan," ujar anggota dari
Fraksi PKS ini.
Dia menuturkan, dari 514
kota/kabupaten di Indonesia, berdasar data yang diperoleh dari penyedia
penyedia edukasi berbasis online pada RDPU dengan Komisi X beberapa hari lalu,
terdapat 176 kota/kabupaten yang sudah terakses layanan edutech ini.
"Hanya 34,5 persen yang terakses, berarti ada 65 persen lebih daerah yang
belum menjangkau materi-materi pembelajaran yang mereka sediakan," tambah
Fikri.
Dengan persentase tersebut, dari
43,5 juta pelajar se-Indonesia, hanya sekitar 10 juta siswa yang mengakses
materi pembelajaran dari platform online. "Ada 33,5 juta siswa yang tidak
mendapatkan materi pembelajaran," sambungnya. "Pemerintah perlu
melakukan terobosan dalam waktu singkat dan cepat supaya mereka
terselamatkan," desak legislator yang pernah menjadi kepala sekolah ini.
Meski UN sudah ditiadakan dan diganti dengan nilai atau akumulasi nilai semester sebelumnya, Fikri menilai semua pihak harus bekerjasama dalam penanganan Covid-19 dengan mengupayakan seluruh pelajar dapat memperoleh haknya di bidang pendidikan meski tetap di rumah saja
Meski UN sudah ditiadakan dan diganti dengan nilai atau akumulasi nilai semester sebelumnya, Fikri menilai semua pihak harus bekerjasama dalam penanganan Covid-19 dengan mengupayakan seluruh pelajar dapat memperoleh haknya di bidang pendidikan meski tetap di rumah saja
Artikel ini telah tayang di RMOOL.ID dengan judul "DPR: Baru 34,5 Persen Yang Bisa Akses Layanan Pendidikan Online",
Comments