BLOG PENDIDIKAN DAN BEASISWA

  "Macet, tidak bisa lewat, kami putar balik arah lagi, kasihan melihat anak sekolah jadi tidak bisa ikut pelajaran sekolah hari ini karena terjebak macet panjang….” (dikutip dari inilahjambi.com) Begitulah salah satu ungkapan tokoh adat yang diwawancara salah satu awak media lokal di Jambi. Kemacetan yang selama ini terjadi di malam hari kini sudah berganti sore, siang, hingga pagi. Semua pegawai swasta atau negeri, tukang kebun atau petani, siswa dan siswi semua harus meraskan kemacetan di sana sini. Selama ini, saya tidak ingin mengomentari kemacetan batu bara ini. Karena permasalahan batubara sudah seperti benang kusut, gubernur silih berganti, namun belum menemukan kunci untuk dapat memberi jalan keluar yang berarti. Kini peserta didik pun harus mengantri. Pada jalan-jalan yang dibangun negeri, memakai uang pajak yang mereka bayar sendiri.   Peserta didik yang terancam kehilangan pendidikan atau learning loss, kini harus ditambah lagi dengan kehilangan waktu belajar

 “Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat” (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 34 ayat 1).   Demikian bunyi salah satu pasal pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Jika merujuk pada aturan di atas maka setiap warga negara berhak untuk bersekolah, dan menentukan sekolah pilihannya, baik itu negeri atau swasta. Tugas negara kemudian berperan untuk memastikan bahwa seluruh warganya dapat memperoleh pendidikan sesuai pilihannya.   Akan tetapi, kehadiran negara (pada kasus yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dunia pendidikan di Jambi dan bahkan nasional), belum dapat dirasakan. Peserta didik yang jumlahnya tidak sedikit, kini harus menanggung sakit, akibat ulah pemerintah yang tidak gesit dan terkesan berkelit. Masalah pemindahan siswa ke swasta ini sekarang semakin rumit, membuat orang tua menjerit, dan peserta didik yang morat-marit. Meski demo berjilid-jilid, namun pemerintah d