BLOG PENDIDIKAN DAN BEASISWA

Gambar: Dibuat sebagai ilustrasi (Gemini AI) T es Kemampuan Akademik (TKA) tiba-tiba hadir di tengah dunia pendidikan kita. Pemerintah menyebut TKA bukan Ujian Nasional (UN), karena katanya tidak wajib. Alasannya: untuk standarisasi dan evaluasi pendidikan secara menyeluruh. Tetapi di mata guru, murid, dan pengamat, TKA justru tampak seperti wajah lama yang dipoles baru. Kita masih ingat, UN dihapus dengan alasan tidak relevan lagi. Pendidikan diharapkan lebih merdeka, lebih manusiawi. Namun kini, TKA muncul mendadak, membuat banyak pihak bingung. Murid di daerah terpencil, yang baru saja beradaptasi dengan sistem tanpa UN, kini harus menghadapi ujian serentak lagi. Guru pun gagap, karena sosialisasi minim. Kebijakan yang berubah-ubah seperti ini hanya menambah beban psikologis bagi siswa. Tidak Sejalan dengan Semangat Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. TKA jelas tidak sejalan dengan itu. Ujian nasional, dala...

Pada suatu pagi yang cerah, Prof. Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah-Mendikdasmen) yang tengah menyeruput kopi di pendopo imajinasi tiba-tiba didatangi sosok yang sudah tidak asing lagi. Ki Hajar Dewantara, benar, ia muncul dengan senyuman khas, berpeci hitam dengan jas putih tanpa dasi. Meskipun baru pertama kali berjumpa, mereka sungguh terlihat sangat akrab. Duduk bersila, di atas tikar sederhana, dengan sepiring ubi rebus dan segelas kopi hitam. Prof. Mu’ti menawarkan kopi pada Ki Hajar, dan langsung disetujui, kopi hitam tanda gula. Mereka lalu bercengkrama, bernostalgia tentang kejayaan pendidikan tanah air, termasuk berdiskusi tentang kebijakan pendidikan akhir-akhir ini. Ujian Nasional yang Kembali Hidup Ki Hajar:  Tuan, Menteri, kudengar engkau hendak menghidupkan kembali ujian nasional. Apakah benar anak-anak kita kembali diadili dengan tiga hari ujian? Prof. Mu’ti (berusaha tenang):  Betul Ki. Banyak pihak mendesak adanya tolak ukur nasional....

Pemerintah baru-baru ini berencana membangun sekolah unggulan yang akan mempersiapkan lulusannya melanjutkan studi ke perguruan tinggi top dunia. Pemerintah bertekad menyelesaikan pembangunan 20 SMA Unggulan Garuda dan ditargetkan rampung pada tahun 2029. Ide pembangunan sekolah unggulan yang berfokus pada prestasi akademik ini tentu menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Mulai dari potensi kecemburuan, memperlebar gap antar sekolah, hingga pada permasalahan nasionalisme. Beberapa ahli dan pengamat pendidikan bahkan menilai kebijakan pembangunan sekolah unggulan ini sebagai kabijakan mundur dan rentan mengulang kesalahan masa lalu. Sistem kebijakan zonasi (meskipun juga banyak mendapat kritikan) setidaknya telah berhasil mengangkat marwah sekolah-sekolah “non-favorit”. Hal ini dikarenakan sekolah dengan label “biasa” selalu mendapat peserta didik sisa saringan dari sekolah favorit. Setelah adanya kebijakan zonasi, penyebaran murid berprestasi dan murid yang belum berprestasi su...

  Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar baru saja diluncurkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam paparannya, Mas Menteri Nadiem Makarim menyebut Kurikulum Merdeka menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi krisis belajar akibat ketertinggalan pembelajaran ( learning loss ) dan kesenjangan pembelajaran ( learning gap ) yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Dalam praktiknya, satuan pendidikan tidak harus menerapkan Kurikulum Merdeka secara langsung. Namun dapat memilih satu dari tiga alternatif kurikulum: Kurikulum 2013 secara utuh, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka. Pemilihan kurikulum ini disesuaikan dengan karakteristik siswa, kekhasan, serta kesiapan tingkat satuan pendidikan. Yang menjadi pembeda dari Kurikulum Merdeka dengan   kurikulum sebelumnya adalah kriteria ketuntasan minimal (KKM) tidak lagi digunakan. Tiga Alasan KKM Tidak Relevan Selama ini KKM menjadi momok para guru di tingkat satuan pendidikan. Mere...

  "Macet, tidak bisa lewat, kami putar balik arah lagi, kasihan melihat anak sekolah jadi tidak bisa ikut pelajaran sekolah hari ini karena terjebak macet panjang….” (dikutip dari inilahjambi.com) Begitulah salah satu ungkapan tokoh adat yang diwawancara salah satu awak media lokal di Jambi. Kemacetan yang selama ini terjadi di malam hari kini sudah berganti sore, siang, hingga pagi. Semua pegawai swasta atau negeri, tukang kebun atau petani, siswa dan siswi semua harus meraskan kemacetan di sana sini. Selama ini, saya tidak ingin mengomentari kemacetan batu bara ini. Karena permasalahan batubara sudah seperti benang kusut, gubernur silih berganti, namun belum menemukan kunci untuk dapat memberi jalan keluar yang berarti. Kini peserta didik pun harus mengantri. Pada jalan-jalan yang dibangun negeri, memakai uang pajak yang mereka bayar sendiri.   Peserta didik yang terancam kehilangan pendidikan atau learning loss, kini harus ditambah lagi dengan kehilangan waktu bela...

 “Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat” (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 34 ayat 1).   Demikian bunyi salah satu pasal pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Jika merujuk pada aturan di atas maka setiap warga negara berhak untuk bersekolah, dan menentukan sekolah pilihannya, baik itu negeri atau swasta. Tugas negara kemudian berperan untuk memastikan bahwa seluruh warganya dapat memperoleh pendidikan sesuai pilihannya.   Akan tetapi, kehadiran negara (pada kasus yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dunia pendidikan di Jambi dan bahkan nasional), belum dapat dirasakan. Peserta didik yang jumlahnya tidak sedikit, kini harus menanggung sakit, akibat ulah pemerintah yang tidak gesit dan terkesan berkelit. Masalah pemindahan siswa ke swasta ini sekarang semakin rumit, membuat orang tua menjerit, dan peserta didik yang morat-marit. Meski demo berjilid-jilid, namu...